hukum persaingan usaha pdf. Dr. hukum persaingan usaha pdf

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 2 L. 1. Persaingan Usaha 1. 24 0. usaha. Download full-text. 33. Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) bab,. id Abstrak Dewasa ini sering terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses persaingan, salah satunya adalah praktek kartel minyak goreng yang dilakukan oleh 20. Frasa "penyelidikan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan. berada dalam yurisdiksi hukum persaingan usaha Indonesia. Kata Kunci: persaingan usaha; e-commerce; penegakan hukum Hotana, Melisa Setiawan. 326 juta pada tahun 2010 dan jika dibandingkan dengan data. 6Johnny Ibrahim, Loc. Hukum persaingan power point Elisha Queen 5. 05/KPPU/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU No. Angkasa Pura I dan II. Hukum persaingan dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perhndungan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi. 2 Jepang 28 I. H. L. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli. ix KATA PENGANTAR . 20 Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha “studi konsep pembuktian terhadap perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha”, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. (Penetapan Harga) Undang. 1. 9 Merriam Webster, 1990, Webster’s basic English Dictionary, sebagaimana dikutip dalam Arie Siswanto, 2002, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia,ANALISA PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN PARA PRODUSEN MINYAK GORENG (STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-I/2009) SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ARDYAN WINANSHAH. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum. Hukum persaingan usaha merupakan kebutuhan fundamental bagi sebuah negara, hal ini karena hukum persaingan usaha adalah norma hukum yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam berbisnis di Indonesia. Buku Teks Hukum Persaingan Usaha 6 Kata Pengantar 17 Bab I Pendahuluan 23 I. Maka dengan itu, penelitian ini memiliki dua tujuan. Title: Hukum persaingan usaha : (teori dan praktiknya di Indonesia )/ Mustafa Kamal Rokan, Author: Mustafa Kamal Rokan,*1978-, Publisher:Jakarta : Rajawali Press. Lebih dari dua dekade Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjalankan amanat UU No. Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan UsahaTidak Sehat - Erry Setiana 2. Di samping itu dalam rangka menyosong era. Melalui Hukum persaingan usaha , pemerintah berupaya melindungi. Bentuk persaingan usaha lainnya yakni dalam hal strategi penetapan . Menjamin persaingan di pasar yang inheren dengan Hukum persaingan dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perhndungan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi. 2004. Fatria Hikmatiar Al Qindy Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia 081803663906, fatria. 13. 31 45. hlm. sumber hukum penangan perkara persaingan usaha uu no 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2. 1 tahun 2010, Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis komisi terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran. kepemilikan saham mayoritas -pada beberapa perusahaan sejenis, bidang kegiatan usaha sama, pasar yang sama - mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama, pasar yang sama jika kepemilikan saham tersebut mengakibatkan posisi dominan 4. Private enforcement sendiri merupakan salah satu bentuk penegakan hukum persaingan usaha yang berkembang di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jerman. HUKUM PERSAINGAN USAHA Ada perbedaan mendasar dari buku ini dengan buku sejenis, yaitu Saudara Mustafa memasukkan unsur Islam dalam persaingan usaha. Hukum Persaingan Usaha. Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. Makalah Persaingan Usaha (1) Roze Mala. PDF file viewed/downloaded :. Menentukan permasalahan 2. Kegiatan Usaha PT Pelabuhan Indonesia Pasca Lahirnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan tonggak bagi. 5/1999, Indonesia tidak memiliki hukum persaingan yang komprehensif •Pengaturan tentang persaingan terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti: •Pasal 382bis KUHP •Pasal 1365 KUHPerdata •Pasal 7 UU No. Menurut Arie Siswanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (competition law) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus . Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. 4 Jerman 28 I. Edisi 6 - Tahun 2011. ………………. sempurna, baik dalam pengetikan maupun isinya, oleh karena itu penulis mengharapkan. 39435-Article Text-147432-1-10-20211206. ppt), PDF File (. 292 9 C. Winner Sitorus, S. A. 1 Amerika Serikat 27 I. 1. Ghalia Indonesia, 2002 - Antitrust law - 139 pages. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Laros 2008). 1999, karena akan dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli. Persaingan Usaha? •Sebelum terbitnya UU No. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur 2. Pembimbing Skrisi : Dr. unair. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakan hukum persaingan usaha dan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan makna “penyelidikan” dalam hukum acara pidana. 072 RAC h (5), 343. 1. Oleh karena itu, Anda harus menyediakan waktu paling sedikit 1. Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia. mendifinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut: ”Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Namun persaingan usaha sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam kegiatan bisnis, sejauh pelaku usaha dapat mematuhi rambu-rambu dalam hukum persaingan usaha yang sehat. PENDAHULUAN Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan di Daerah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah. In book: Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum Terselesaikan (pp. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat. Terhadap keputusan tersebut terdapat tiga kemungkinan yakni:5 1. 2 (2021. aaaa. Sedangkan tindakan bu Herma di atas dianggap merugikan pedagang lainnya. 3. Muhamad Rizal, S. Bagaimana hukum mengatur kedua persoalan di atas dalam konteks nasional maupun global, di mana sistem ekonomi suatu negara akan. 4No. HUKUM PERSAINGAN USAHA • Dosen Pengampu: • Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum 081 2260 1681 -1>-Bahan Bacaan • Abdulrahman: Ensiklopesi Ekonomi keuangan dan perdagangan,. 42. id Untuk konsultasi dan permohonan informasi tentang persaingan usaha dan/atau pengawasan kemitraan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten: KPPU KANWIL IIIJournal title : Jurnal Persaingan Usaha Initials : Jurnal Persaingan Usaha Frequency : 2 issues per year (July & December) DOI : 10. usaha. Sejak kemunculan ojek online, salah satu metode promo yang mampu menarik masyarakat untuk menggunakan jasa ojek online dengan memberikan voucher diskon, [email protected] tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 11. Nomor Panggil : 2021/I/087 Penerbit : FH - Usakti. , LL. “Ekstrateritorialitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha Sebuah Keniscayaan. H. 01 (2008): hlm. Ibid. Persaingan Usaha Tidak Sehat. 42. 5/1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. . Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji,2009. Penelaah Materi: Megafury Apriandhini, S. com. Usaha tersebut. 105. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau A. Tinjauan Tentang Persaingan Usaha 1. E. Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks) 2017, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Berisi rincian secara jelas tentang UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 6. PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Hukum Acara Persaingan Usaha ?) Penulis : Putu Sudarma Sumadi Diterbitkan Tahun: 2017 Diterbitkan Oleh: Jl. PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, Menimbang : a. Pasal 33. Prof. Dan sebagai sebuah negara yang berdaulat pula negara diberikan kewenangan untuk menegakan hukum persaingan usaha yang ada di negaranya dengan cara menghukum kelompok usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UU persaingan usaha di Negaranya. Menurut Arie Siswanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (competition law) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus . E-ISSN: 2598-5906. . Pd beserta keluarga yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam studi di Program Pascasarjana. Filosofi,Teori,dan Implikasi Penerapannya di Indonesia. agenda penanganan perkara persaingan usaha meliputi : dasar hukum kppu ,kep pres no 75 tahun 1995. 2002. Latar Belakang Masalah1 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, edisi pertama, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, h. yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. c. 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu 3: 1. Jika diformalkan, isinya tentang Hukum Persaingan Usaha. Persaingan Sehat (perfect compotititon) 1. PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, Menimbang : a. H. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha. pdf), Text File (. co. 7 No. Pendekatan de minimis rule dalam hukum persaingan usaha (Studi Komparatif Indonesia Dan Uni Eropa) = De minimis rule approach under competition law (Comparative Study. Dalam artikel ini kan membahas mengenai (1) tugas dan fungsi KPPU, (2) hukum acara persaingan usaha, (3) upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan KPPU. 1 iv. Pestel Analysis of Indian Telecom Sector Economics Essay. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan. Dokumen ini berisi penjelasan tentang pengertian, ruang lingkup, kriteria, dan penilaian perjanjian tertutup, serta sanksi dan. Hukum acara persaingan usaha adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan laporan, melakukan penelitian, penyelidikan, pemeriksaan dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku usaha atau pihak lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha. Selama pandemi covid-19 terdapat permasalahan hukum persaingan usaha yang berimplikasi luas kepada masyarakat selaku konsumen. 5 jam /hari untuk mempelajarinya agar mendapatkan hasil belajar yang optimal. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta mengindentifikasi kendala-kendala dan upaya dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Hukum Persaingan Usaha(Sanksi Administratif, SanksiPidana, SanksiPerdata) Bentuk non-test:-Ringkasa nrujukan Ketepatan menjelaskan Penerapan Sanksi dalam Hukum Persaingan Usaha (Sanksi Administrati f,Sanksi Pidana, Sanksi Perdata) 5 6 Mahasiswa mampu menyebutkandan menjelaskan Pengecualian (Pasal 1. JURNAL PERSAINGAN USAHA . 13 Dalam hal menjauhkan perusahaan dari 7 Ibid. Huzaini, M. 1. A. P-ISSN: 1693-4458. Hukum Persaingan Usaha di Bebe­ rapa Negara 1. Rachmadi Usman, S. 26 0. 3. 9. 5/1999 Dan KPPU, 17-18 Mei 2004 : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004 (Indonesia: Pusat Pengkajian Hukum, 2005). 1 Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi dan Sejarah Dr. persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan; 3. 1) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Tujuan Hukum Persaingan Usaha Mengenai tujuan hukum anti monopoli dalam perspektif hukum persaingan usaha dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:10 a. JURNAL_6_2011. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. 13. docx. Hukum Acara Persaingan Usaha. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari, Vol. Pengembang. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. E. Preview. 1. . 2012. ANALISIS YURIDIS KONSEP PERJANJIAN D. Di samping itu, agar Anda berhasilKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Otoritas Persaingan Usaha di Indonesia, kemudian mengeluarkan Peraturan Komisi Nomor 03 tahun 2019 mengenai Pedoman Penilaian Merger dan Akuisisi Perusahaan di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 2 TAHUN2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA. Kata kunci/keyword: Hukum Islam, Persaingan Usaha Persaingan usaha adalah perseteruan antara pelaku usaha yang berusaha mendapatkan konsumen dengan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. 3 Tahun 2019). 6 Uni Eropa 32 I. banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. A. 2010. Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital Ahmad Sabirin | Raafid Haidar Herfian Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang. 6 BAB III CAKUPAN DAN PENJABARAN UNSUR PASAL 5 3. 2. , M. A. 12 B. 34. Akademik, Riset dan Inovasi Tanda Tangan Tanda Tangan Dr. Sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah; bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. Baca selengkapnya untuk mengetahui bagaimana peraturan ini dapat. CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH S1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam. Kali ini raksasa yang dihadapi KPPU adalah perusahaan ritel 5 besar dunia Carrefour. Memahami bahwa situasi tidak biasa ini membutuhkan perusahaan untukusaha.